Konsep Blockchain diperkenalkan di Kota Sao Paolo Brazil dalam akses data kota dan undang-undang transparansi. Konsep blockchain didefinisikan sebagai teknologi yang dapat digunakan di bidang ini. Akan tetapi kota belum menentukan struktur atau implementasi penggunaannya di masa depan.
Hukum Sao Paolo Memperkenalkan Konsep Blockchain
Kota Sao Paolo di Brasil telah memperkenalkan konsep blockchain dalam akses data kota dan undang-undang transparansi. Konsep blockchain didefinisikan sebagai teknologi yang dapat digunakan di bidang ini. Akan tetapi kota belum menentukan struktur atau implementasi penggunaannya di masa depan.
Sedikit demi sedikit, lebih banyak kasus penggunaan blockchain. Bagian dari teknologi di balik mata uang kripto, dianut oleh institusi di seluruh dunia. Kota Sao Paolo telah memasukkan konsep block chain dalam undang-undang data dan transparansi kota yang baru disahkan sebagai teknologi. Hal tersebut dapat digunakan untuk membantu negara menyelesaikan tugasnya.
Dalam undang-undang, Blockchain didefinisikan sebagai buku besar yang tidak dapat diubah. Teknologi tersebut dapat mencatat transaksi dan melacak aset menggunakan jaringan komputer. Meskipun teknologi disebut sebagai alat yang berguna, undang-undang gagal menentukan dengan cara apa teknologi dapat dimanfaatkan.
Hal ini membuat beberapa ahli percaya bahwa pencantuman definisi ini dalam undang-undang hanyalah kebetulan, karena dokumen tersebut gagal menunjukkan metode implementasi apa pun. Mengenai hal ini, Marcelo Castro, pengacara Machado Meyer, mengatakan kepada O’Globo:
Institusi mengakui blockchain sebagai bermanfaat dalam perekonomian, namun, tidak ada perintah khusus yang mengatakan bagaimana teknologi akan digunakan dalam jadwal, dan ini membawa risiko yang sangat besar untuk tersesat dalam surat hukum yang mati.
Konsep Blockchain Merupakan Inovasi yang Tepat
Namun, legislator di balik dokumen tersebut membela pendekatan yang mereka ambil untuk memasukkan teknologi baru ke dalam undang-undang. Maria De Carli, penulis peraturan tersebut, membela cara umum di mana hukum menyebutkan block chain. De Carli mengatakan kepada sumber lokal bahwa undang-undang tidak boleh memberikan kasus penggunaan yang ketat untuk teknologi tersebut, karena ini harus didiskusikan dengan cabang eksekutif kota.
De Carli menyebutkan beberapa kegunaan teknologi block chain dalam ruang lingkup hukum, seperti membantu mendeteksi kasus korupsi dan memastikan kepatuhan untuk server publik, karena teknologi tersebut memungkinkan pandangan publik dari setiap transaksi.
Di tingkat nasional, inisiatif lain semacam ini juga sedang berjalan. Pada bulan Mei, Bank Pembangunan Brasil meluncurkan jaringan Block chain Brasil. Dimana hal tersebut menjadi proyek blockchain yang bertujuan untuk menjadi dasar bagi lembaga publik lainnya untuk membangun aplikasi terdesentralisasi mereka guna meningkatkan transparansi fungsi publik.
Baca Juga : Elon Musk Akan Membelanjakan Dogecoin Ke McDonald’s
